Mentan Amran Ajak Organisasi Kemasyarakatan Islam Perangi Mafia Pangan

JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, untuk bersama-sama memerangi mafia pangan dan berbagai praktik penipuan yang merugikan rakyat. Menurutnya, pemberantasan mafia pangan merupakan bagian penting dari perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat menghadiri Muktamar V Wahdah Islamiyah di Jakarta, Sabtu (23/8). Dalam kesempatan tersebut, Mentan memaparkan berbagai program pemerintah sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan praktik mafia yang merugikan masyarakat.

“Kami dapat dukungan untuk memajukan umat dan bangsa ini. Kami sampaikan seluruh program, memberantas korupsi, berantas mafia, Indonesia sejahtera, dan inilah perintah Bapak Presiden,” kata Mentan Amran.

Swasembada Harus Diikuti Tata Niaga yang Sehat

Mentan Amran menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan harus diikuti dengan pembenahan tata niaga pangan. Pemerintah tidak boleh membiarkan praktik manipulasi mutu, permainan harga, maupun penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya membebani masyarakat.

“Kalau kita ingin berdaulat pangan, mafia dan koruptor harus kita berantas. Kalau saya membawa kebenaran, jangan biarkan saya berjalan sendiri. Mari kita bergandengan tangan demi masa depan Republik Indonesia,” tegasnya.

Menurut Mentan, pemerintah saat ini terus membongkar berbagai praktik yang diduga merugikan konsumen. Salah satunya berkaitan dengan penjualan beras yang diduga tidak sesuai antara mutu, label, dan harga yang dibebankan kepada masyarakat.

Mentan Amran mengungkapkan adanya temuan beras dengan tingkat butir patah yang tinggi, namun dikemas dan dipasarkan seolah-olah sebagai beras berkualitas premium. Produk tersebut disebut dijual dengan harga mencapai sekitar Rp17.000 per kilogram.

“Ini bukan sekadar menaikkan harga. Ini menipu dan mengambil hak rakyat. Barang dengan kualitas tertentu dikemas seolah-olah barang bagus, kemudian dijual jauh di atas nilai sebenarnya,” ujarnya.

Selain beras, Mentan juga menyinggung temuan produk pangan yang dipasarkan dengan klaim tertentu, termasuk produk yang disebut telah difortifikasi atau memiliki kandungan vitamin tertentu, namun diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan mengusut berbagai dugaan pelanggaran tersebut serta memproses pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Organisasi masyarakat Islam Diminta Berada di Garis Depan

Mentan Amran mengakui bahwa upaya pemberantasan mafia pangan tidak selalu mendapat respons positif dari semua pihak. Namun, pemerintah tidak akan mundur selama langkah yang dilakukan bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.

“Wajar kalau ada yang tidak senang. Yang tidak senang adalah yang punya kepentingan, yang ingin mengambil keuntungan. Tidak ada urusan. Kepentingan rakyat harus diutamakan,” tegasnya.

Karena itu, Mentan mengajak organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi Islam, untuk berada di garis depan dalam memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan mafia pangan dan korupsi.

“Organisasi Islam harus tampil terdepan, memberi contoh dan teladan. Kita harus menjadi contoh di dunia,” ujar Mentan Amran.

Wahdah Islamiyah merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan pembinaan umat serta memiliki jaringan kepengurusan dan kegiatan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Muktamar V, Wahdah Islamiyah memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus perannya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan umat dan bangsa.

Wahdah Islamiyah Dukung Langkah Pemerintah

Ajakan Mentan Amran mendapat dukungan dari Ketua Umum Wahdah Islamiyah, KH Zaitun Rasmin. Ia menilai keberanian pemerintah dalam memberantas praktik penipuan dan mafia pangan merupakan bagian dari tugas negara yang perlu didukung bersama.

 

“Luar biasa, langkah-langkah ini Pak Menteri begitu berani karena memang ini tugas negara. Tentu karena dukungan dan perintah Presiden Prabowo,” ujar KH Zaitun.

 

Ia menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah karena dinilai bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

 

“Kami dari ormas memberikan dukungan penuh bahwa ini demi kemaslahatan bangsa dan negara. Kami tidak ragu sedikit pun tentang hal tersebut,” katanya.

 

KH Zaitun berharap Mentan Amran bersama Presiden Prabowo Subianto terus mengawal agenda tersebut hingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

“Semoga Pak Menteri dan Pak Prabowo terus memimpin langkah ini sampai sejahtera, insyaallah. Seperti cita-cita beliau, ingin mewujudkan kesejahteraan di negeri tercinta ini,” ujarnya.

Kolaborasi untuk Kedaulatan Pangan

Mentan Amran menegaskan bahwa dukungan berbagai elemen masyarakat menjadi kekuatan penting bagi pemerintah dalam membersihkan sektor pangan dari berbagai praktik yang merugikan rakyat.

 

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, petani, dan masyarakat diharapkan tidak hanya mampu menjaga keberhasilan swasembada pangan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan pangan benar-benar kembali kepada rakyat.

 

Dengan tata niaga yang sehat, harga yang wajar, mutu pangan yang terjamin, serta pengawasan yang kuat, pemerintah berharap kedaulatan pangan Indonesia dapat semakin kokoh dan memberikan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.